Lelang Jabatan Presiden RI
Suksesi di Indonesia akan banyak perubahan mendasar jika jabatan politis dapat diraih para pelaku politik praktis melalui mekanisme lelang. Tentu saja, pemenangnya adalah pemilik dana terbesar ditambah janji-janji membangun bangsa dan negara periode lima tahun ke depan. Agar peserta lelang semakin beragam, selain lembaga partai termasuk institusi militer dan pegawai negeri, maka calon presiden dari lembaga partikelir dan asing pun boleh mendaftar di KPU (bentukan baru).
Negara lain yang berkepentingan dengan Indonesia pasti antri ikut berperan mensukseskan lelang jabatan strategis itu. Manuver dan cara ampuh yang mereka gencarkan adalah mendanai pemilu dengan sistim barter (tertulis dalam kontrak bilateral), yakni mengalirnya sejumlah sumber daya alam yang dibutuhkan ke negara atau sindikat pendana asing yang berminat. Tapi, lelang jabatan presiden perlu regulasi mendasar berupa amandemen UUD 1945 (yang sudah mengalami empat kali amandemen).
Dengan sistim dan mekanisme lelang inilah, kita akan mengetahui, apakah MPR, Mahkamah Konstitusi, KPU, Panwaslu, dan Komisi Pemberantasan Korupsi masih punya fungsi, peranan, dan tugas yang serius di masa mendatang (baca: masih dibutuhkan keberadaannya).
Bagaimana pendapat Anda (agar tidak melanggar hak asasi peserta lelang) ?
* | kanghand 14d05-2108
© 2014 Siji Top
